Krimsus86.com/ Karawang –
Polemik dugaan penyimpangan prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melati Indah Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, memasuki babak baru. Audiensi yang sedianya menjadi ajang klarifikasi justru berakhir tanpa kehadiran satu pun pengurus BUMDes.
DPD Lembaga Pengawas Aset Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN-RI) PROJAMIN Jawa Barat sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audiensi pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Surat itu diterima langsung oleh Ketua BUMDes Melati Indah, Neni Kusmiyani, dengan harapan dapat memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan yang mencuat.
Namun, harapan tersebut pupus. Pada hari yang dijadwalkan, 12 Agustus 2025, Balai Desa Cengkong yang seharusnya menjadi tempat pertemuan justru sepi tanpa satu pun perwakilan BUMDes.
Sekjen DPD LPAKN-RI PROJAMIN Jawa Barat, AmayJamaludin, menyebutkan bahwa audiensi ini penting untuk mengurai kronologi dan memastikan fakta di lapangan. Tetapi absennya pihak BUMDes justru menimbulkan tanda tanya besar.
Sekretaris DPD LPAKN-RI PROJAMIN, Amay Jamaludin, yang hadir bersama Bendahara, Amanah, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Kami kecewa karena audiensi hari ini gagal terlaksana. Kami akan layangkan surat audiensi kedua, bahkan ketiga. dengan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bila tetap tidak kooperatif, kasus ini akan kami bawa ke PPID dan Inspektorat, ” tegasnya.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketiadaan keterbukaan dari pihak BUMDes Melati Indah semakin memperkuat dugaan bahwa ada masalah dalam pengelolaan dana desa. Padahal, dana yang bersumber dari rakyat melalui pemerintah ini sejatinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan mendorong pembangunan desa.
Kini, mata publik tertuju pada langkah selanjutnya DPD LPAKN-RI PROJAMIN dan respons dari BUMDes Melati Indah. Apakah mereka akan memilih terbuka atau justru membiarkan kabut dugaan ini semakin pekat?
(Red)*
