Krimsus86.com – Jakarta, 18 Juni 2025 – Ratusan warga Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan Morowali Utara (ARAK-P2MU), melakukan demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka menuntut KPK untuk mengusut dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Morowali Utara.
Koordinator aksi, Burhanuddin Hamzah, menyampaikan bahwa massa aksi membawa laporan pendahuluan yang berisi dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Morowali Utara. Laporan tersebut mencakup dugaan korupsi rehabilitasi rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021, dugaan penyalahgunaan dana bansos COVID-19 tahun 2020, dugaan korupsi dana PEN tahun 2022, dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin lokasi/KKPR perkebunan sawit kepada PT Cipta Agro Sakti (CAS).
Massa aksi menyampaikan lima tuntutan kepada KPK, yaitu:
1. Usut dan periksa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, terhadap penerbitan izin lokasi/KKPR PT CAS di Morowali Utara.
2. Usut dan periksa PT CAS yang diduga melanggar UU nomor 39/2014 tentang Perkebunan.
3. Usut penggunaan dana PEN tahun 2022 sebesar Rp200 miliar di Kabupaten Morowali Utara.
4. Usut dan periksa pekerjaan rehabilitasi Rujab Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 sebesar Rp2 miliar.
5. Usut dan periksa penggunaan dana Bansos COVID-19 di Dinas Sosial Morowali Utara tahun 2020.
Setelah berorasi, pihak KPK mengundang dua orang perwakilan ARAK-P2MU untuk penyampaian laporan tertulisnya. Laporan pendahuluan tersebut diterima oleh KPK sebagai langkah awal untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
(Nofli)
