Krimsus86.com, Lampung Timur – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Kabupaten Lampung Timur, Dahlan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Lampung Timur yang diduga bermasalah dan mangkrak.
Dahlan menyebut, proyek-proyek tersebut diduga merupakan peninggalan pada masa kepemimpinan mantan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim (Nunik), yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap sejumlah proyek yang dibiayai menggunakan anggaran daerah, namun dinilai tidak berjalan optimal atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Mengacu pada informasi yang beredar di media sosial, termasuk akun @fouransco, terdapat empat proyek yang menjadi sorotan publik, yakni:
Proyek Jembatan Kalipasir, Kecamatan Way Bungur
Gedung yang dinilai mangkrak di depan Kantor Pemerintah Daerah Lampung Timur
Proyek pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur
Proyek pembangunan Islamic Center
“Kita tidak bisa tinggal diam melihat proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat tetapi tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Kami berharap KPK dan Kejaksaan Agung dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pihak mana pun,” ujar Dahlan, Sabtu (6/2/2026).
Menurutnya, dugaan permasalahan pada proyek-proyek tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.
Dahlan menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang adil demi kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Lampung Timur.
(Tim PWDPI)
