Krimsus86.com Aceh Utara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau langsung lokasi pengungsian warga terdampak banjir bandang di Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (22/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat, efektif, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi bersama pemerintah daerah setempat, masa tanggap darurat di Aceh Utara berpeluang diperpanjang selama satu minggu ke depan. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang percepatan proses pengadaan yang sedang berjalan.
“Setelah berdiskusi dengan pemerintah daerah, kemungkinan besar masa tanggap darurat di Aceh Utara akan diperpanjang satu minggu lagi, dan itu tidak menjadi masalah,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menggunakan mekanisme pengadaan nonkonvensional, termasuk penunjukan langsung kepada penyedia jasa atau kontraktor. Langkah ini dinilai penting guna mempercepat penanganan kebutuhan mendesak, seperti perbaikan fasilitas umum, masjid, jalan, serta infrastruktur dasar lainnya.
“Dalam masa tanggap darurat, perbaikan jalan atau fasilitas umum bisa dilakukan dengan penunjukan langsung menggunakan APBD. Langsung dikerjakan, cepat dan jelas. Kecepatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa setelah masa tanggap darurat berakhir, seluruh proses pengadaan akan kembali menggunakan mekanisme reguler melalui lelang terbuka yang memerlukan waktu relatif lama, bahkan hingga tiga bulan. Oleh karena itu, ia berencana mengusulkan kebijakan khusus yang memungkinkan penerapan mekanisme pengadaan luar biasa (extraordinary) pada masa transisi pascabencana.
“Saya akan mengusulkan semacam Instruksi Presiden agar di wilayah terdampak bencana, proses pengadaan dapat dilakukan dengan mekanisme extraordinary, bukan reguler. Kalau reguler, saya khawatir penanganannya akan lambat,” jelasnya.
Menurut Tito, kebijakan tersebut penting untuk memastikan bantuan tidak terhambat dan penanganan di lapangan dapat berlangsung optimal. Ia menegaskan bahwa kecepatan merupakan kunci utama dalam penanganan bencana.
Secara umum, Tito menilai kondisi Aceh Utara mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di sejumlah sektor. Aktivitas lalu lintas dan perekonomian di wilayah perkotaan seperti Lhoksukon telah berjalan normal, layanan pendidikan dan kesehatan juga kembali berfungsi, meskipun masih terdapat warga yang tinggal di tenda pengungsian.
“Saya melihat kondisi Aceh Utara secara umum mulai pulih. Lalu lintas sudah normal, ekonomi berjalan, pendidikan dan layanan kesehatan juga berjalan baik. Namun, wilayah pedalaman masih membutuhkan perhatian khusus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa penanganan dampak banjir bandang di Aceh Utara melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan yang membutuhkan anggaran besar ditangani oleh pemerintah pusat melalui BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk terus mempercepat proses pemulihan demi memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal.
Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
Redaksi // Tim
