Krimsus86.com, Aceh Tenggara, 19 Januari 2026 – Kondisi birokrasi di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, hak “Tulah” atau Tunjangan Lelah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 385 desa yang tersebar di 16 kecamatan belum dicairkan oleh Pemerintah Daerah selama empat bulan terakhir.
Ketua Peduli Generasi Merah Putih Bela Negara 11 Etnis Aceh Tenggara, Ahmad (Mimi Petir Selian), meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera menindaklanjuti dan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), agar melunasi tunggakan tersebut.
Ahmad menegaskan, keterlambatan pembayaran tunjangan ini sangat memengaruhi kinerja pemerintahan di daerah. “Perangkat desa adalah pondasi birokrasi paling dasar. Ibarat bangunan, jika pondasinya goyang, maka sekuat apa pun bangunan di atasnya pasti akan ikut goyang. Kondisi ini menurunkan semangat kerja perangkat desa,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan prioritas anggaran daerah, karena muncul dugaan bahwa pihak keuangan lebih memprioritaskan pembayaran proyek fisik dan infrastruktur dibandingkan hak tunjangan perangkat desa, meski keduanya telah disahkan dalam sidang paripurna DPRK Aceh Tenggara.
Desakan Audit dari Tim Satgassus Pusat
Melihat keterlambatan yang terus berulang, Ahmad meminta lembaga tinggi negara, termasuk BPK RI, KPK RI, Kejagung, Mabes Polri, dan TNI, menurunkan Tim Satgassus Gabungan untuk memeriksa Kantor BPKD Aceh Tenggara.
“Publik harus tahu penyebab macetnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aliran dana tersebut. Harus ada titik temu mengapa kesejahteraan perangkat desa selalu dianaktirikan,” tegas Ahmad.
Keterlambatan pencairan tulah ini dinilai membawa dampak domino terhadap perekonomian daerah. Puluhan ribu warga terdampak secara ekonomi, termasuk banyak perangkat desa yang juga merupakan korban bencana banjir bandang dan membutuhkan biaya pemulihan hidup.
Ahmad menambahkan, pencairan tunjangan perangkat desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi mikro. Perputaran uang di pasar tradisional akan meningkat melalui pembelian kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur, sekaligus membantu para pedagang kecil di Bumi Sepakat Segenep.
Masyarakat Aceh Tenggara kini menunggu langkah nyata dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk menyelesaikan krisis kesejahteraan yang melanda 11 etnis di kabupaten yang dikenal sebagai miniatur Indonesia ini.
Penulis: Ramadan
Sumber: Peduli Generasi Merah Putih Bela Negara – Aceh Tenggara
