Krimsus86.com, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, menegaskan bahwa pengelolaan potensi karbon Indonesia yang sangat besar harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan M. Nurullah dalam keterangannya pada Minggu (18/01/2026). Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan dan ekosistem yang luas memiliki potensi karbon yang strategis dan bernilai tinggi, namun harus dikelola secara bijaksana agar tidak hanya menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan segelintir pihak.
“Indonesia memiliki potensi karbon yang tidak bisa diabaikan. Namun, kita harus waspada agar potensi ini tidak berubah menjadi momok perdagangan yang hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat dan lingkungan justru dirugikan,” ujar M. Nurullah.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Perdagangan Karbon merupakan landasan hukum penting dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon. Meski demikian, regulasi tersebut harus diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita tidak boleh berhenti pada tataran regulasi. Implementasi di lapangan menjadi kunci, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung. Penyesuaian zonasi, sistem penghitungan karbon yang akurat, serta mekanisme verifikasi yang kredibel merupakan hal yang mutlak,” jelasnya.
Lebih lanjut, M. Nurullah menekankan bahwa masyarakat sekitar kawasan konservasi harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari pengelolaan karbon. Menurutnya, masyarakat yang selama ini menjaga dan hidup berdampingan dengan hutan memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi yang adil.
“Masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga kawasan. Skema kemitraan konservasi dan pembagian manfaat harus dirancang agar mereka juga menerima manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan karbon seharusnya mampu menjadi instrumen untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti konflik satwa dengan manusia, degradasi hutan akibat kebakaran, serta kemiskinan struktural di sekitar kawasan konservasi.
Dalam kesempatan tersebut, M. Nurullah turut mengajak awak media untuk berperan aktif dalam mengawal proses pengelolaan karbon di Indonesia.
“Media memiliki tanggung jawab strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami potensi dan tantangan pengelolaan karbon, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan lingkungan dan rakyat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan karbon harus menjadi bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak boleh mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan lainnya. Semua pihak harus bersinergi agar potensi karbon Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” pungkas M. Nurullah.
(Jasahardi//Tim)
