Karawang |Krimsus86.com ,_
Harapan warga Desa Tegalsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, untuk kembali menempati rumah yang layak huni kini menggantung tanpa kepastian. Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan oleh CV. Putra Tunggal Sejahtera, diduga mangkrak setelah melewati batas waktu pelaksanaan.
Proyek yang merupakan hasil aspirasi Dewan Ajang Sopandi tersebut memiliki masa kerja selama 45 hari kalender, terhitung sejak 13 November 2025 hingga 27 Desember 2025. Namun hingga tenggat waktu berakhir, bangunan yang dijanjikan sebagai simbol kehidupan lebih bermartabat itu belum juga rampung.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi rumah masih jauh dari kata selesai. Bagian dalam belum difinishing dengan layak, dinding-dinding tampak belum tuntas, dan fasilitas vital seperti WC belum dapat digunakan. Yang lebih memprihatinkan, tidak terlihat aktivitas pekerja di lokasi. Proyek itu seakan ditinggalkan, meninggalkan tanda tanya besar bagi penerima manfaat.
Situasi ini memunculkan kekecewaan mendalam di tengah warga. Bagi mereka, Rutilahu bukan sekadar program pembangunan, melainkan secercah harapan untuk hidup lebih aman dan manusiawi. Rumah adalah tempat berlindung dari panas dan hujan, tempat keluarga berteduh, serta simbol kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.
Dari pihak CV. Putra Tunggal Sejahtera, salah satu pengurus memberikan penjelasan terkait terhentinya pekerjaan. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari mandor di lapangan, penghentian sementara terjadi karena alasan kemanusiaan.
“Oh info ti mandor, tukang bawa pamajikan na ke RS Dharmais Jakarta. Stadium 4,” ujarnya.
Alasan tersebut menyentuh sisi kemanusiaan dan empati publik. Namun di sisi lain, masyarakat berharap nilai kemanusiaan itu tetap sejalan dengan tanggung jawab dan profesionalisme, terlebih proyek ini menggunakan anggaran negara.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait jadwal kelanjutan pekerjaan maupun langkah konkret penyelesaian dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Warga Tegalsari kini hanya bisa menunggu, berharap program Rutilahu yang lahir dari aspirasi rakyat tidak berakhir sebagai bangunan setengah jadi.
Di tengah senyapnya lokasi proyek, mereka menanti hadirnya kejelasan—bahwa empati, tanggung jawab, dan akuntabilitas benar-benar berjalan beriringan, bukan saling meninggalkan.
(Red)*
